Matanusa, Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pada Rabu (23/10/2024) di Ruang Opproom Setda Kota Sukabumi. Acara ini diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, dengan tujuan memperkuat sinergi antar-stakeholders dalam menjaga stabilitas harga pangan guna menekan inflasi yang dipicu oleh naiknya harga bahan pokok.
Rapat ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hasan Asari, Kepala DKP3, Adrian Hariadi, serta berbagai pejabat terkait, termasuk perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, PT Bulog, Kepala Bappeda, dan instansi lainnya.
Dalam laporannya, Adrian Hariadi, selaku Kepala DKP3, menjelaskan bahwa pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kolaborasi guna mengatasi inflasi pangan. “Pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah salah satu prioritas kami. DKP3 telah menggelar berbagai kegiatan, seperti gerakan pangan murah, agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau,” jelasnya.
DKP3 Sukabumi telah melaksanakan 18 kali pasar murah yang menggunakan anggaran dari APBD Kota Sukabumi. Selain itu, DKP3 juga mendistribusikan 10.769,1 kilogram beras cadangan pangan pemerintah (CPPD) kepada 336 kepala keluarga yang terdampak oleh bencana seperti kekeringan dan gagal panen.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, DKP3 rutin melakukan pemantauan harga bahan pangan di dua lokasi utama, yakni Pasar Tipar Gede dan Pasar Pelita. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memantau fluktuasi harga di pasar lokal dan menjaga kestabilan pasokan pangan.
Selain itu, DKP3 juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui program gerakan tanam bawang merah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim global yang memengaruhi pasokan pangan di Kota Sukabumi.
Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dalam sambutannya menyoroti capaian deflasi Kota Sukabumi sebesar 0,19 persen per 1 Oktober 2024. Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng. Namun, Kusmana juga menyatakan keprihatinannya terhadap penurunan daya beli masyarakat yang terjadi di tengah deflasi.
“Penurunan daya beli menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi. Kami terus berupaya menstabilkan inflasi melalui berbagai program, salah satunya Opadi (Operasi Pasar Bersubsidi), yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah,” ungkap Kusmana.
Meski pasokan beras dipastikan aman hingga akhir tahun 2024, Kusmana menyoroti adanya kenaikan harga komoditas lain seperti cabai. Perbedaan pola panen antarwilayah menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga pangan, di samping hambatan distribusi, cuaca ekstrem, serta tingginya biaya transportasi.
Lebih lanjut, Kusmana menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-stakeholders dalam mengatasi inflasi, terutama inflasi yang dipicu oleh gangguan pasokan pangan. Ia mengapresiasi langkah DKP3 yang terus menggalakkan program-program pengendalian harga dan pasokan, termasuk pasar murah dan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kami berharap program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh DKP3 dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Stabilisasi harga dan pasokan pangan harus menjadi prioritas bersama, karena hal ini tidak hanya memengaruhi inflasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Kusmana.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi ketidakpastian harga pangan masih ada, terutama dengan adanya tantangan perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu hadir untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Sukabumi optimis mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang efektif.
