Matanusa, Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi bertekad memastikan setiap alokasi anggaran berdampak nyata bagi pembangunan daerah. Dalam upaya ini, pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dianggap krusial untuk meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang digelar BPKP Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2). Acara ini berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, dan dihadiri kepala daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD. Selain itu, pertemuan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya peran BPKP dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif sesuai prioritas nasional.
Kusmana Hartadji menegaskan bahwa Pemkot Sukabumi berkomitmen menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diinstruksikan pemerintah pusat.
“Kita harus memastikan alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak mendukung prioritas utama ini,” ungkap Kusmana.
Ia juga mengingatkan bahwa meski perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, persiapan untuk menyesuaikan belanja daerah harus dimulai sejak sekarang.
“BPKP mencatat masih adanya daerah yang mengalokasikan anggaran tanpa mencerminkan efisiensi sesuai arahan Presiden. Oleh karena itu, kami akan mengevaluasi kembali struktur APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, dan BPKAD,” tambahnya.
Melalui pengawasan yang ketat dan penyesuaian alokasi anggaran, Kusmana berharap pembangunan di Kota Sukabumi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
