Matanusa, Sukabumi – Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Jawa Barat bersama Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. Rakor yang berlangsung di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat,(19/07/2024) ini membahas akselerasi indikator pembangunan Jawa Barat.
Dalam Rakor tersebut, Menteri Tito menyampaikan pemaparan terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tito menekankan pentingnya memaksimalkan potensi daerah agar pendapatan tidak dikelola oleh pihak lain, seperti masalah parkir liar yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD bagi daerah.
“Daerah terlalu tergantung kepada pusat. Ketika di pusat ada goncangan, seperti saat pandemi COVID-19, daerah ikut tergoncang. Saat ini, 90% pendanaan daerah didominasi oleh transfer dari pusat. Dari dana transfer tersebut, terlalu banyak yang digunakan untuk operasional pegawai, sehingga mengurangi kapasitas anggaran untuk program pembangunan,” ujar Tito.
Menteri Tito menegaskan bahwa anggaran daerah harus dibuat secara efektif dan efisien. Ia memberikan contoh ketidakefisienan, seperti rapat yang berulang kali membahas satu hal dan dalam penetapan APBD.
“Anggaran harus digunakan untuk program yang uangnya beredar di masyarakat, sehingga ada konsumsi rumah tangga yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
APBD juga berfungsi untuk memancing sektor swasta agar lebih aktif. Tito menekankan bahwa kemajuan tidak hanya ditentukan oleh anggaran pemerintah, tetapi juga oleh kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).
“Saat ini, PDB kita mencapai 1,42 triliun dollar. Target PAD sebesar Rp. 400 triliun harus dicapai oleh semua daerah,” katanya.
Mendagri menyoroti bahwa target pendapatan hingga Juni hanya mencapai 37%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, untuk gabungan kota justru menunjukkan peningkatan.
Rata-rata realisasi pendapatan di Jawa Barat mencapai 48,88%, dengan beberapa daerah seperti Kabupaten Subang dan Ciamis mencatatkan realisasi pendapatan 53%. Kota Cimahi dan Kota Sukabumi termasuk yang terbesar dengan realisasi 50,67%.
Namun, realisasi belanja masih kurang optimal. Tito mengingatkan bahwa belanja penting untuk mengukur peredaran uang dan peningkatan ekonomi. Tren belanja tidak boleh melonjak di akhir tahun, dan realisasi belanja harus dilakukan secara teratur agar tidak ada penumpukan di akhir tahun.
“Realisasi belanja harus menunjukkan adanya sisa cadangan untuk mengatasi kebutuhan insidental atau biaya tidak terduga,” jelasnya.
Dalam konteks Jawa Barat, realisasi belanja mencapai 40,91%, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dapat mengelola keuangan dengan baik. Beberapa kabupaten seperti Garut dan Ciamis mencatatkan realisasi belanja 42-47%, sedangkan untuk kota Bogor, Cimahi, dan Banjar menunjukkan hasil yang baik.
Menteri Tito juga menekankan pentingnya menjaga proporsi antara PAD dan dana transfer pusat. Idealnya, 70% pendapatan berasal dari PAD dan 30% dari transfer pusat. Namun, banyak kabupaten dan kota yang masih tergantung pada transfer pusat, termasuk Kota Sukabumi.
“Daerah harus memiliki terobosan untuk meningkatkan PAD. Program kewirausahaan yang kuat dengan sistem otonomi daerah bisa menjadi salah satu solusinya. Kita juga harus memperluas peluang dengan menghidupkan sektor swasta karena kita sangat membutuhkan retribusi,” kata Tito.
Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan bahwa Kota Sukabumi berkomitmen untuk meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi lokal dan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta. Kusmana Hartadji juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mencapai target PAD.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan PAD dan optimalisasi anggaran di daerah. Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disampaikan oleh Menteri Tito Karnavian guna mencapai target pembangunan yang lebih baik.
