Sukabumi, MATANUSA— Ule Sulaeman (73) dan Hindun (55) warga Kp Cipamutih RT 04/12, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Sukabumi, membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Pasalnya, rumah yang dihuninya bersama keluarga saat ini tergolong tidak layak huni dan cukup memprihatinkan. Bangunan dari bilik terlihat miring, dindingnya di topang oleh bambu.
Pantauan tim matanusa.net, Ule merupakan warga kurang mampu yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki 3 orang anak. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun, dengan penghasilan yang serba kekurangan, ia tetap mensyukurinya.
Ule berharap, jika ada program bedah rumah dari pemerintah, ia memohon bantuan bedah rumah tersebut. “Saya berharap, rumah dapat menjadi lebih layak huni sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi keluarga,” Kata Ule dengan nada memelas, Kamis (18/1/24).
Nunu Ketua RT 04 Desa Munjul mengatakan, rumah Ule dan Hindun sudah pernah diajukan skala prioritas, tetapi porsinya dialihkan ke wilayah lain. Hal ini perlu segera diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Ya sebelumnya rumah yang dihuni oleh Ule sudah pernah diajukan skala prioritas, malahan sudah di musyawarahkan di kecamatan, melalui anggaran Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), akan tetapi saat itu porsinya di alihkan ke wilayah Kp Nyalindung,” tutur Nunu.
Dengan demikian, Nunu menyampaikan bahwa temuan ini perlu segera mendapat perhatian dari kita semua. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikannya kepada pihak pemerintah setempat, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perkim. Semoga saja temuan ini dapat direspon dengan baik oleh pemerintah.
Pihaknya selaku Ketua RT 04, Desa Munjul berharap, rumah Ule dan Hindun dapat diikutkan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Ia berharap, pemerintah dapat segera menganggarkan bantuan RTLH untuk warga Desa Munjul.
Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah rumah tidak layak huni. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
(and)