Sukabumi Kota | Matanusa.net – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa kualitas adalah kunci utama dalam pembangunan infrastruktur. Penegasan ini disampaikannya saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang digelar, pada Selasa (6/5/2025).
Acara strategis tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Kepala DPUTR, para pimpinan SKPD, serta perwakilan dari berbagai stakeholder seperti Bank BJB, PDAM, Forum Anak, Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Politeknik PWI, dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep menekankan bahwa Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 harus menjadi turunan langsung dari visi besar pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyoroti bahwa masyarakat kini menilai pembangunan tidak hanya dari hasil akhirnya, melainkan dari mutu pengerjaan.
“Jika pembangunan tidak kokoh dan cepat rusak, maka kepercayaan masyarakat akan luntur,” tegas Ayep.
Ia menargetkan sejumlah proyek fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum, saluran irigasi, drainase, dan pedestrian rampung 100 persen dalam tiga tahun ke depan.
“Kota Sukabumi ini wilayahnya kecil, tidak ada alasan untuk tidak menuntaskan pembangunan secara menyeluruh,” tambahnya.
Sebagai pembanding, Wali Kota Ayep menyebut bendungan di Amsterdam yang mampu bertahan ratusan tahun berkat pengerjaan yang mengutamakan kualitas. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya tampak bagus sesaat, namun harus tahan lama dan fungsional.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, menekankan agar pekerjaan tidak sepenuhnya diserahkan kepada tukang tanpa pendampingan teknis yang memadai.
“Kita harus berani menghadirkan pekerjaan terbaik. Jangan ada kompromi soal mutu,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Ayep juga menegaskan komitmennya terhadap integritas pemerintah daerah. Ia menyatakan akan melakukan monitoring ketat terhadap proyek pembangunan, dan bila perlu, melibatkan tim independen untuk melakukan audit kualitas pekerjaan.
Ia menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar menjaga profesionalitas, menolak intervensi, dan tidak terlibat dalam praktik pinjam-meminjam operasional maupun jual-beli proyek.
“Kita harus tampil di hadapan masyarakat sebagai pemerintahan yang bersih, transparan, dan punya komitmen kuat terhadap kualitas pembangunan,” pungkasnya.
Forum ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan langkah dan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Sukabumi yang lebih baik, berkelanjutan, dan berstandar tinggi.
