Sukabumi | Matanusa.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., memimpin Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa BPK RI dan jajaran Pemerintah Daerah di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (17/04/25). Pertemuan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024.
Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat I BPK RI, Dr. Joni Setiawan, SE., MBA., Ak., CA., dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
“Pemeriksaan akan berfokus pada kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” ujarnya.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung dari 10 April hingga 14 Mei 2025, sementara penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan dilaksanakan pada 15–21 Mei 2025. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi LRA, neraca, laporan arus kas, operasional, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Sekda dalam arahannya meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk menyiapkan segala dokumen dan data yang dibutuhkan secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar OPD demi menjaga predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Kita sudah 10 kali meraih WTP. Dengan kerja sama yang solid, semoga tahun ini kita bisa kembali meraihnya untuk yang ke-11 kali,” harap Sekda.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, S.I.P., M.M., menyatakan komitmen penuh sektor pendidikan dalam mendukung proses pemeriksaan.
“Kami di Dinas Pendidikan telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor dengan anggaran terbesar, maka sudah seharusnya kami memastikan pengelolaannya sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eka Nandang juga menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada layanan pembelajaran, tetapi juga harus menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang baik.
“Melalui koordinasi intensif dengan BPKAD dan Inspektorat, kami memastikan tidak ada kendala dalam pelaporan, demi mendukung suksesnya Kabupaten Sukabumi meraih opini WTP ke-11,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini para kepala perangkat daerah strategis, termasuk Kepala BPKAD Ir. Toha Wildan Athoilah dan Kepala Bappelitbangda H. Aep Majmudin, SE., MM.
