Sukabumi Kota, Matanusa.net – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, turut menghadiri kegiatan Sinergi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Karawang, pada Selasa (4/3).
Acara tersebut menjadi wadah strategis untuk membangun kolaborasi lintas sektor guna mendorong kemajuan dan daya saing Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan arahan yang menekankan pentingnya pendekatan pemerintahan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya lebih suka turun langsung dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal. Saya ubah rapat jadi pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi konkret,” ujar Dedi Mulyadi.
Salah satu isu yang disorot Gubernur adalah penataan ruang di wilayah puncak yang kerap dilanda banjir. Ia mengusulkan pembangunan rumah panggung setinggi 2,5 meter sebagai bentuk adaptasi terhadap bencana sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti perlunya sistem pendataan tenaga kerja berbasis desa. Setiap desa di Jawa Barat diminta memiliki operator khusus yang bertugas menginput data tenaga kerja sesuai pendidikan dan keahlian. Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa mengakses data secara langsung dan efisien.
Dalam hal distribusi bantuan sosial, Gubernur menegaskan perlunya perubahan pola pembagian. Ia mengusulkan bantuan diantar langsung ke rumah warga penerima, meneladani tradisi leluhur Sunda. “Jangan jadikan pembagian bantuan ajang pamer. Contohlah leluhur kita, yang mengantar langsung ke rumah-rumah,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan agar perusahaan tidak dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan pemerintah. Bila ada ormas atau LSM yang meminta THR, ia meminta ASN yang turun tangan menyelesaikan.
Di akhir arahannya, Gubernur Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Sukabumi, untuk bekerja jujur dan transparan. Setiap pembangunan, baik infrastruktur jalan maupun penyediaan air bersih, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber pendanaannya.
Momentum sinergi ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan para kepala daerah lainnya dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berpihak pada masyarakat. Dengan terjalinnya sinergi kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, diharapkan pembangunan di Jawa Barat makin inklusif serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
