Matanusa, Sukabumi – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Senin, 6 Januari 2025. Rakor ini juga diikuti oleh Pj Sekda Kota Sukabumi, Hasan Asari, Kepala BPS Kota Sukabumi, Urip Sugeng Santoso, dan sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memaparkan perkembangan inflasi nasional dari akhir 2024 hingga awal 2025. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
“Inflasi bulanan dari November ke Desember 2024 mengalami kenaikan dari 0,3% menjadi 0,44%,” jelas Mendagri Tito. Ia menambahkan bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kontribusi 1,33%.
Selain itu, sektor kesehatan, perawatan pribadi, dan jasa lainnya turut berkontribusi pada kenaikan inflasi. Namun, sektor transportasi justru mengalami penurunan dengan kontribusi inflasi hanya 0,04%, berkat kebijakan pemerintah menurunkan biaya angkutan udara sebesar 10%.
Mendagri juga menyoroti inflasi di beberapa daerah. Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,36%, sementara Gorontalo berhasil mencatat deflasi sebesar -0,75%.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus meningkatkan langkah pengendalian inflasi di wilayahnya,” ujar Kusmana.
“Petunjuk dari Mendagri akan kami jadikan panduan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat Sukabumi,” pungkasnya.
Melalui Rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi potensi kenaikan harga serta merumuskan solusi yang tepat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
