Bupati Sukabumi Dorong Realisasi SPBE untuk Tingkatan Pelayanan Publik

Foto: Dokpim.

Matanusa, Sukabumi – Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, memberikan arahan kepada para perangkat daerah dalam kegiatan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tingkat Kabupaten Sukabumi yang diadakan di Gedung Grand Sulanjana, pada Jumat (12/07/2024). Marwan menekankan pentingnya realisasi SPBE sejalan dengan keinginan Presiden RI, H. Joko Widodo, agar SPBE terimplementasi tahun ini.

“Kita tidak bisa menunggu. Di pemerintahan, SPBE harus segera terealisasi dan terintegrasi,” kata Marwan.

Marwan menegaskan bahwa implementasi SPBE akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam administrasi kependudukan (Adminduk).

“Dengan semua layanan yang digital, masyarakat akan lebih terlayani, dan akses akan menjadi lebih mudah,” ujarnya.

Marwan meminta forum ini untuk mampu menyelesaikan berbagai isu terkait SPBE di Kabupaten Sukabumi, terutama dalam hal sinkronisasi dengan perangkat daerah.

“SPBE ini akan memberikan kemudahan. Jika dimanfaatkan dengan baik, akan memudahkan komunikasi kita semua,” ungkapnya.

Marwan juga menyatakan bahwa pengendalian SPBE berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah (Sekda), yang akan dibantu oleh tim lainnya, termasuk dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya berterima kasih kepada semuanya. Semoga melalui upaya ini, masyarakat akan semakin dimudahkan dalam hal pelayanan,” tuturnya.

Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Mubtadi Latip, mengatakan bahwa acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lini, mulai dari tingkat kementerian hingga provinsi.

“Kami menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur terkait,” jelasnya.

Latip menambahkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya menghasilkan birokrasi berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.

“Semua ini tentunya menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di pemerintah daerah,” pungkasnya.

Pos terkait