Sukabumi | Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara resmi mengukuhkan belasan ribu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Tugas (Satgas) Linmas se-Kabupaten Sukabumi. Pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Frinanda, Palabuhanratu, pada Kamis (29/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Riyadi, menjelaskan bahwa pengukuhan Satlinmas dan Satgas Linmas bertujuan untuk memberikan legalitas yang jelas serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.
“Pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya penataan kelembagaan agar Satlinmas memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat,” ujar Ahmad Riyadi.
Ia menambahkan, pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 11 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 386 orang Komandan Regu (Danru) Satlinmas dikukuhkan secara langsung. Sementara itu, 10.852 anggota lainnya mengikuti prosesi pengukuhan secara daring. Jumlah tersebut mencakup Satgas Linmas tingkat kabupaten, Satgas Linmas tingkat kecamatan, serta Kepala Satlinmas desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam sambutannya menegaskan bahwa para anggota Satlinmas yang telah dikukuhkan kini secara resmi mengemban tugas dan tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Satlinmas merupakan garda terdepan dalam membantu pemerintah daerah menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab yang diemban harus dijalankan dengan penuh dedikasi,” tegasnya.
Ke depan, Bupati juga berharap seluruh anggota Satlinmas dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah daerah terhadap para petugas yang bertugas di lapangan,” pungkasnya.
