Sukabumi | Matanusa.net – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan menyelenggarakan diseminasi Program “Pada Nikah Ya” (Penyepadanan Data NIK, NOP, NIB Tanah, dan Objek Pajak Daerah Lainnya).
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (21/8/2025) di Kecamatan Sukabumi dan dilanjutkan, pada Jumat (22/8/2025) di Kecamatan Sukalarang. Agenda tersebut dihadiri Camat, para kepala desa, kepala dusun, ketua RW/RT, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda setempat.
Dalam pemaparannya, Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Sukabumi, Hari Ramdani, menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber PAD yang krusial dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemungutan pajak tidak akan berjalan optimal tanpa data yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap objek maupun subjek PBB-P2,” jelas Hari.
Pendataan ulang ini mencakup pembaruan data fisik objek pajak, seperti luas tanah, luas bangunan, hingga peruntukan lahan. Selain itu, verifikasi dilakukan terhadap perubahan kepemilikan, fungsi bangunan, maupun data administratif lainnya.
Menurut Hari, langkah ini tidak hanya bertujuan memperbaiki akurasi data, tetapi juga mencegah potensi kesalahan dalam penetapan pajak—baik yang berisiko memberatkan masyarakat maupun yang bisa menghambat optimalisasi PAD.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari kecamatan, desa, hingga RT/RW, serta partisipasi aktif masyarakat. Data yang valid hanya bisa diperoleh melalui kolaborasi dan transparansi,” tambahnya.
Melalui diseminasi ini, para perangkat desa dan ketua lingkungan diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada warga serta mendampingi petugas di lapangan agar proses pendataan berjalan lancar, aman, dan tertib,” pungkasnya.
Hari berharap kegiatan ini membawa manfaat besar bagi peningkatan pelayanan publik sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
