Bpkad Sukabumi Dukung Perluasan Akses Keuangan untuk Dorong Ekonomi Daerah

Sukabumi | Matanusa.net – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akses keuangan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Hal tersebut sejalan dengan kehadiran Bupati Sukabumi H. Asep Japar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention KMA, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, Haerul Imam, S.E., M.M., menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, termasuk melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan formal bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, akses keuangan yang semakin luas dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.

“Perluasan akses keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan akses layanan keuangan yang semakin terbuka, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program kerja serta memperkuat strategi percepatan inklusi keuangan. Dalam kegiatan ini juga diagendakan penyerahan TPAKD Award Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil menjalankan program percepatan akses keuangan sepanjang 2025.

Bagi Kabupaten Sukabumi, penguatan akses keuangan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat terus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Haerul Imam berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat agar program inklusi keuangan semakin tepat sasaran.

“Melalui sinergi yang berkelanjutan, kami berharap perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung perkembangan UMKM, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Pos terkait