Sukabumi, Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penetapan status dan penanganan bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Rakor ini berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, pada Jumat (7/3/2025).
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Lukmansyah, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sukabumi dalam merespons bencana yang melanda sejumlah titik. Ia menegaskan bahwa rakor ini menjadi tahapan penting dalam menentukan status tanggap darurat.
“Kami meminta kerja sama pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat terdampak,” ujar Lukmansyah.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti lansia dan anak-anak, serta percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama jembatan yang putus di Kecamatan Simpenan.
“Kejadian ini harus menjadi pengalaman agar ke depan penanganan korban bisa lebih cepat dan efektif,” tegasnya.
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menyatakan bahwa status tanggap darurat akan diputuskan, pada Sabtu (8/3/2025), setelah seluruh kecamatan terdampak menyampaikan laporan kondisi terkini.
“Semua kecamatan sudah menyampaikan laporan, dan besok keputusan akan diambil,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi pada Kamis (6/3/2025) berdampak pada 18 kecamatan. Data sementara mencatat 156 kepala keluarga (KK) dengan 227 jiwa terdampak, 157 KK dengan 328 jiwa mengungsi, serta 3 KK dengan 10 jiwa terancam. Selain itu, 3 orang dilaporkan meninggal dunia—1 di Kecamatan Simpenan dan 2 di Kecamatan Palabuhanratu. Sebanyak 26 rumah juga mengalami kerusakan.
Ade menambahkan bahwa taksiran kerugian masih dalam proses perhitungan, sementara pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan bagi para korban.
“Kami memastikan bantuan segera disalurkan kepada para korban,” pungkasnya.
