Sukabumi Kota | Matanusa.net – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025. Kegiatan strategis ini dilangsungkan di Hotel Grand Tjokro Premiere, Bandung, pada Kamis (12/6/2025).
Rapat dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Asisten Daerah (Asda) II Kota Sukabumi, Sekretaris Bappeda, Kepala BPJS Kota Sukabumi, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu pengelola DBHCHT.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bobby menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan DBHCHT agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Dana ini harus menjadi instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan fiskal antar daerah,” tegasnya.
Mengusung tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Pemanfaatan DBHCHT Tahun 2025”, rapat koordinasi ini diarahkan untuk menghasilkan rencana kerja yang terukur dan berdampak nyata, khususnya di sektor kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Salah satu sorotan utama dalam rapat ini adalah pemanfaatan DBHCHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang memperbolehkan penggunaannya untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan.
Bobby Maulana mengungkapkan, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Sukabumi pada tahun 2024 baru mencapai 55,38% atau 56.605 pekerja dari total 102.205 pekerja. “Masih ada sekitar 23.650 pekerja yang belum terlindungi. Target kita di tahun 2029 adalah mencapai 70,68%,” jelasnya. Oleh karena itu, pemanfaatan DBHCHT dinilai krusial untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
Menutup sambutannya, Bobby menyerukan pentingnya sinergi antar sektor, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. “Kita ingin memastikan setiap program tepat sasaran, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Sukabumi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
