Sukabumi Kota, Matanusa.net – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat ini menandai peralihan kepemimpinan dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan, pada Kamis (13/3).
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, para ketua DPRD, serta kepala daerah se-Jawa Barat. Kehadiran para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Gubernur Jabar Tekankan Efisiensi Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memaparkan arah baru kebijakan pembangunan daerah. Ia menyoroti bahwa tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrasi atau pemahaman mendalam tentang keuangan daerah. Oleh karena itu, peran Sekda menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar membiayai birokrasi.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan irigasi. Ia juga mengkritik mentalitas birokrasi yang cenderung menghindari program berisiko tinggi karena takut mendapat sorotan publik.
Selain itu, isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Gubernur mengusulkan digitalisasi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja agar perusahaan dapat lebih mudah merekrut tenaga kerja lokal. Ia juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat setempat, di mana banyak proyek besar menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, sementara warga lokal hanya menjadi penonton.
BPK Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menegaskan bahwa serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk menjaga kontinuitas tugas organisasi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Widhi Widayat atas kinerjanya dan berharap kepemimpinan Eydu Oktain dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Bobby menekankan bahwa BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga mengawasi implementasi program dan kebijakan agar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama di era digital saat ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2023, sebanyak 24 dari 28 pemerintah daerah di Jawa Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih ada empat daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“BPK mendorong seluruh daerah di Jawa Barat untuk meningkatkan tata kelola keuangan agar dapat meraih opini WTP,” ujar Bobby.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, yang hingga semester pertama 2024 telah mencapai 76,92%. Dengan peningkatan sinergi antara BPK dan pemerintah daerah, diharapkan angka ini terus meningkat.
Acara ini menjadi momentum bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat transparansi keuangan dan memastikan bahwa anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.
