Pj Wali Kota Sukabumi Dorong Optimalisasi Open Data dan Satu Peta Kota Sukabumi

Foto: Dokpim.

Matanusa, Sukabumi – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menjadi narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Open Data Statistik dan Open Spasial Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi. Acara ini berlangsung di Ruang Opproom Setda Kota Sukabumi, pada Kamis (19/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Kusmana menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kualitas data statistik yang akurat serta mempersiapkan infrastruktur open spasial Kota Sukabumi. Turut hadir mendampingi Kusmana, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar.

“Berdasarkan hasil laporan penilaian kualitas data tahun 2024 oleh Diskominfo Jawa Barat, Kota Sukabumi meraih nilai 91,38 dengan predikat sangat baik,” ujar Kusmana. Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah melengkapi data pada portal opendata.sukabumikota.go.id paling lambat Januari 2025 dan data 2018-2023 pada SIPD E Walidata sebelum 27 Desember 2024.

Kusmana juga menggarisbawahi pentingnya input metadata kegiatan melalui aplikasi Romantik BPS agar data yang diproduksi sesuai dengan standar dan dapat diandalkan. “Data harus akurat, konsisten, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara efektif,” tegasnya.

Terkait evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS), Kota Sukabumi mencatatkan Indeks Pembangunan Sektoral (IPS) tahun 2024 sebesar 2,85 dengan predikat baik. “Capaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas statistik sektoral serta pelayanan publik di bidang statistik,” tambah Kusmana.

Selain statistik sektoral, Kusmana juga menekankan pentingnya menyiapkan sistem open spasial atau satu peta Kota Sukabumi. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada satu peta Jawa Barat, geoserver, dan geonetwork dari Jabar Digital Service Diskominfo Jawa Barat,” tandasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Sukabumi berharap dapat mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pos terkait