Matanusa, Sukabumi — Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, bertemu dengan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aryanto Wibowo, pada Kamis (14/11/2024), untuk membahas sinkronisasi perencanaan program kerja tahun 2025.
Dalam pertemuan ini, Wamen Diana menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan refocusing yang akan dilakukan pada sektor infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur baru perlu di-hold sesuai arahan Presiden. Oleh karena itu, saya bersilaturahmi ke BPKP. Bapak Menteri PU juga meminta kami bersama BPKP melakukan review yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan di 2025,” jelasnya.
Kementerian PUPR akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun pada tahun 2025, sehingga total anggaran mencapai Rp116,23 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, serta renovasi sarana pendidikan.
Deputi BPKP Aryanto Wibowo menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian PUPR dan lembaga lain untuk memastikan program-program prioritas, seperti swasembada pangan dan energi, dapat berjalan dengan efektif. “Sinkronisasi antar kementerian dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan program berjalan optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Wamen Diana menambahkan bahwa Kementerian PUPR sedang menyusun rencana strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memastikan target tahun 2025 tercapai tanpa menyimpang dari prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.
