Kick Off KLA 2024: Komitmen Bersama Kabupaten dan Kota, di Jawa Barat untuk Layak Anak

Foto: Doc. Dokpim.

Matanusa, Sukabumi – Bunda Forum Anak Daerah Kota Sukabumi, Diana Rahesti, hadir dalam kegiatan Kick Off Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 pada Jumat, 23 Februari 2024, di Aula Gedung Sekoper Cinta, Jalan Turangga No. 25 Kota Bandung.

Acara dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kota Sukabumi, dengan tujuan mendorong komitmen dan kolaborasi antar daerah untuk mewujudkan KLA di Jawa Barat.

Ketua panitia menjelaskan bahwa KLA adalah sistem pembangunan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan memberikan peringkat kepada kabupaten/kota yang berhasil menerapkan kebijakan KLA.

Jawa Barat, yang menerapkan kebijakan KLA sejak 2013, memiliki 23 kabupaten/kota yang fokus pada perlindungan anak, termasuk Kota Sukabumi. Kick off tahun ini dilakukan bersama-sama untuk mencapai status provinsi layak anak jika 27 kabupaten/kota menerapkan KLA.

Bunda Layak Anak Provinsi, Amanda Soemedi, istri Pj. Gubernur Jawa Barat, menyampaikan bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Dengan 15,4 juta anak dari 49,5 juta jiwa di Jawa Barat, Amanda menekankan perlunya pengelolaan bonus demografi ini untuk mendukung Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan KLA.

“Amanda menegaskan bahwa anak bukan objek, melainkan subjek yang harus diberikan kesempatan untuk terpenuhi hak-haknya.”

Amanda juga menyoroti peran penting Bunda Layak Anak dalam membangun komitmen agar hak-hak anak terpenuhi.

Untuk Kota Sukabumi, upaya mewujudkan Kota Layak Anak melibatkan pembentukan Forum Anak Daerah, pelaksanaan Musrenbang Anak, penerapan kebijakan KLA, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tentang KLA:

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah penghargaan bagi daerah yang menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak anak. Dengan 24 indikator dalam 5 klaster, KLA melibatkan aspek hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus.

Pos terkait