Sukabumi | Matanusa.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terus memperkuat peran pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Hal tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Konvergensi Stunting Desa Berbasis electronic Human Development Worker (eHDW) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan admin desa yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, ada Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri para kader dan perangkat desa tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas. Dalam sambutannya, ia meminta seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintah desa untuk memperkuat kolaborasi serta memastikan akurasi data dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga mencapai angka 5 persen. Oleh karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara tepat melalui pendekatan by name by address agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Saya berharap seluruh jajaran, mulai dari dinas, kecamatan sampai desa, memberikan perhatian serius terhadap upaya penurunan stunting. Target yang besar ini harus dicapai dengan kerja sama dan gotong royong semua pihak,” ujar H. Andreas.
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Melalui penguatan kapasitas kader dan aparatur desa, diharapkan kualitas data yang dihasilkan semakin akurat sehingga program intervensi dapat berjalan efektif.
Menurutnya, DPMD terus mendorong desa-desa agar mampu mengoptimalkan penggunaan aplikasi eHDW sebagai instrumen penting dalam pelaporan dan pemantauan kondisi keluarga berisiko stunting.
“Desa menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting. Karena itu, peningkatan kapasitas kader dan penguatan sistem pendataan menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ungkap Ahmad Samsul Bahri.
Wakil Bupati juga menilai peran kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia sangat strategis dalam mendukung program tersebut. Kualitas data yang diinput dari tingkat desa akan sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.
“Kader Posyandu bekerja dengan penuh keikhlasan. Ketika data yang masuk baik dan akurat, maka proses tindak lanjut di perangkat daerah juga akan berjalan maksimal,” katanya.
Selain itu, H. Andreas mengajak seluruh pihak untuk mencontoh praktik-praktik baik yang telah dilakukan sejumlah desa dalam menekan angka stunting agar dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu, Ketua Forum KPM Kabupaten Sukabumi, Timan Sutiman, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek diikuti sebanyak 170 peserta yang dibagi ke dalam dua gelombang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam penyusunan laporan konvergensi stunting berbasis eHDW sehingga target kinerja tahun 2026 dapat tercapai,” pungkasnya.
Bimbingan teknis tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia secara virtual, sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola data stunting berbasis digital.
Melalui kegiatan ini, DPMD Kabupaten Sukabumi berharap seluruh pemerintah desa semakin siap dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, sekaligus mewujudkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
