Bpkad Sukabumi Dukung Penuh Program JKN untuk Perlindungan Kesehatan Warga

Foto: Bpkad Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi | Matanusa.net – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi terus berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pengelolaan dan penyediaan anggaran yang tepat sasaran. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam rapat Evaluasi Keberlangsungan Program JKN yang digelar Pemerintah Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (11/6/2026).

Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, Haerul Imam, menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keberlangsungan program JKN agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang optimal.

Menurut Haerul Imam, BPKAD memiliki tanggung jawab untuk memastikan alokasi anggaran yang berkaitan dengan program kesehatan, khususnya JKN, dapat tersedia sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang berhak menerima manfaat program tersebut dapat terus terlayani tanpa hambatan.

“BPKAD berkomitmen mendukung keberlangsungan Program JKN melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat sasaran. Ketersediaan anggaran harus mampu menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain memastikan kesiapan anggaran, BPKAD juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait guna menyelaraskan data dan kebutuhan pembiayaan program kesehatan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan JKN di Kabupaten Sukabumi berjalan efektif serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Haerul Imam menambahkan, keberhasilan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga dukungan tata kelola keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan program strategis nasional tersebut,” pungkasnya.

Melalui peran aktif BPKAD, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis Program JKN dapat terus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas.

Pos terkait