Sukabumi | Matanusa.net – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak terlepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, yang turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Raihan opini WTP ini merupakan prestasi yang patut disyukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam pembahasan anggaran, pengawasan pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi bukti bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik. Melalui fungsi pengawasan yang konsisten, DPRD terus mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supriadi, mengapresiasi pemerintah daerah di Jawa Barat yang telah berhasil menyusun laporan keuangan dengan baik. Menurutnya, capaian opini WTP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan raihan opini WTP ke-12 ini, DPRD Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Budi Azhar Mutawali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
