Sukabumi, Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Apel Siaga Pemberantasan Premanisme di Alun-alun Palabuhanratu, pada Kamis (27/3/2025). Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Kapolres Sukabumi AKBP Samian, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, serta para camat dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sukabumi, Drs. Hari Riyadi, menegaskan bahwa premanisme tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pangan daerah. Menurutnya, aksi premanisme seperti pungutan liar di sektor pertanian dan distribusi pangan bisa menyebabkan lonjakan harga serta merugikan petani maupun konsumen.
“Ketahanan pangan sangat berkaitan dengan stabilitas daerah. Jika distribusi pangan terganggu akibat aksi premanisme, maka dampaknya bisa meluas, mulai dari harga yang tidak terkendali hingga menurunnya kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Hari Riyadi.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menegaskan bahwa apel ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme, serta Surat Imbauan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2429/HM.04.01/Pemotda mengenai kesiapsiagaan satgas dalam memberantas premanisme.
Selain peningkatan patroli keamanan dan edukasi masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peran DKP dalam menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Sukabumi agar tetap aman dari gangguan kriminalitas.
“Distribusi pangan yang lancar adalah kunci kesejahteraan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan premanisme menghambat akses pangan bagi warga. DKP harus memastikan bahwa jalur distribusi aman dan harga tetap stabil,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DKP Kabupaten Sukabumi akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan pangan, bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mencegah aksi premanisme di sektor pertanian dan pasar, serta meningkatkan edukasi kepada petani dan pelaku usaha pangan agar tidak menjadi korban praktik ilegal.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sukabumi selalu mendapatkan akses pangan yang aman dan terjangkau. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan bebas dari gangguan premanisme,” tambah Hari Riyadi.
Bupati berharap apel ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi, termasuk DKP, dalam menciptakan Kabupaten Sukabumi yang lebih aman, sejahtera, dan memiliki ketahanan pangan yang kuat bagi seluruh masyarakat.
