Sukabumi | Matanuaa.net – Upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pendekatan dialog langsung. Hal tersebut terlihat saat Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menerima audiensi sepuluh perwakilan nelayan asal Kecamatan Cisolok di ruang kerja Kepala Dinas Perikanan, Sri Padmoko, pada Selasa (3/2/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban. Para nelayan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas melaut, mulai dari kebutuhan sarana penangkapan ikan, akses bahan bakar, hingga penguatan perlindungan sosial bagi nelayan.
Bahas Proposal Bantuan ke KKP
Salah satu agenda utama yang disampaikan nelayan adalah permohonan dukungan penandatanganan proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Cisolok.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perikanan memberikan pemaparan secara rinci terkait mekanisme pengusulan bantuan pemerintah pusat. Nelayan diberikan pemahaman mengenai tahapan administrasi, kelengkapan dokumen, hingga pentingnya pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai syarat utama pengajuan bantuan.
Menurut Sri Padmoko, pembentukan KUB menjadi langkah strategis agar pengelolaan bantuan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kekuatan ekonomi nelayan secara kolektif.
SPBUN Cisolok Masih Berproses
Dalam pertemuan tersebut, nelayan juga menyampaikan persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi tantangan dalam kegiatan melaut. Menanggapi hal itu, Sri Padmoko menjelaskan bahwa pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) di wilayah Cisolok masih dalam tahap proses.
“Kami memahami kondisi yang dihadapi nelayan Cisolok. Kebutuhan BBM merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas melaut. Walaupun pembangunan SPBUN masih berjalan, pemerintah daerah telah memberikan rekomendasi distribusi BBM agar operasional nelayan tetap berlangsung,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar dapat segera dimanfaatkan nelayan secara optimal.
Dorong Bantuan Alat Tangkap dan Revitalisasi Pasar Perikanan
Selain BBM, nelayan juga mengusulkan bantuan jaring tangkap. Permintaan tersebut muncul setelah aktivitas penangkapan benih bening lobster (BBL) yang sebelumnya menjadi salah satu sumber penghasilan nelayan, kini tidak lagi berjalan.
Nelayan berharap bantuan alat tangkap dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali kios pasar perikanan yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Revitalisasi pasar perikanan diharapkan dapat meningkatkan daya saing hasil tangkapan nelayan serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan nilai jual produk perikanan lokal.
Penataan TPI dan Perlindungan Sosial Nelayan
Aspirasi lain yang disampaikan yakni terkait penataan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertata dan representatif. Nelayan menilai keberadaan TPI yang tertib dan nyaman akan mendukung kelancaran distribusi hasil tangkapan serta memberikan kepastian harga bagi nelayan.
Selain sarana fisik, nelayan juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko keselamatan yang cukup tinggi, sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting.
“Kami sangat mengapresiasi kesempatan bertemu langsung dengan Dinas Perikanan. Nelayan berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah, baik bantuan sarana tangkap, pengaktifan kios pasar perikanan, penataan TPI, maupun perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami, aspirasi ini dapat segera direalisasikan agar kesejahteraan nelayan semakin meningkat,” ujar salah satu perwakilan nelayan.
Komitmen Pemerintah Perkuat Sektor Perikanan
Menutup pertemuan tersebut, Sri Padmoko menegaskan komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan nelayan melalui koordinasi lintas sektor serta penguatan program pemberdayaan nelayan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat nelayan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan dukungan sarana, perlindungan sosial, serta penguatan kelembagaan nelayan, diharapkan sektor perikanan dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
