Sekretaris Dprd Wawan Gondawan Apresiasi Raihan WTP Ke-12 Kabupaten Sukabumi

Foto: Advertorial.

Sukabumi | Matanusa.net – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian tersebut mendapat apresiasi dari jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi yang selama ini turut berperan mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan di lingkungan legislatif. Sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan opini tertinggi dari BPK tersebut.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Gondawan, S.IP., M.AP, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan yang senantiasa berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Di bawah koordinasi Sekretaris DPRD, berbagai aspek administrasi, perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan di lingkungan Sekretariat DPRD terus diperkuat untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata Sekretariat DPRD dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

H. Wawan Gondawan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Ia berharap raihan WTP ke-12 dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pos terkait