Sukabumi | Matanusa.net – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menghadiri The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 bertajuk “Sawala Juragan” yang digelar di Hotel Pullman Bandung, pada Jumat (14/11/2025). Forum investasi tahunan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat ini menjadi ruang strategis untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi regional.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa arah investasi di Jawa Barat harus lebih selektif dan berorientasi jangka panjang. Ia menyoroti hambatan utama masuknya investasi, yakni persoalan hilirisasi yang dinilai tidak efisien sehingga memicu high cost economy.
Menurut Gubernur, tantangan tersebut seringkali membuat investor ragu. Karena itu, Pemprov Jabar mendorong pola investasi yang lebih holistik, berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin industri di wilayahnya.
Selain pembenahan kultur hilirisasi, Gubernur menekankan pentingnya penguatan pondasi fiskal dan infrastruktur. Hal ini mencakup pemerataan distribusi pajak serta percepatan integrasi konektivitas antarwilayah, termasuk rencana pengambilalihan pengelolaan jalan desa oleh Pemprov Jabar mulai tahun 2026 untuk menunjang aktivitas ekonomi dan investasi.
Dalam konteks investasi holistik, penataan ruang menjadi kunci penting.
“Kalau seluruh inner circle ekonomi ini tumbuh dengan bangunan baik, maka industrinya tumbuh, hilirisasinya berjalan, dan lingkungannya berkembang menjadi kawasan kepariwisataan,” ungkapnya.
Gubernur juga meminta agar pengembangan kawasan industri dikaitkan dengan identitas budaya lokal, khususnya karakteristik Padjadjaran Sunda. Hal ini dinilai akan memperkuat daya tarik dan citra investasi Jawa Barat.
“Investasi di Jabar harus selektif. Semakin jual mahal, semakin banyak orang datang. Kita boleh menang investasi, tapi tidak boleh jual diri,” pungkasnya.
Kehadiran Bupati Sukabumi dalam forum tersebut menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya memperluas peluang investasi sekaligus memperkuat sinergi pembangunan ekonomi antara provinsi dan kabupaten/kota.
