Sukabumi Kota | Matanusa.net – Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kota Sukabumi. Hal ini ditegaskan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, saat menghadiri workshop bertema Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah serta Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah yang digelar di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, pada Rabu (30/4/2025).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Pj. Sekda Kota Sukabumi serta Kepala BPKPD setempat tersebut, Ayep Zaki menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah.
“Dana transfer ini merupakan alokasi dari APBN yang bertujuan mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, meliputi DAU, DAK, dan DBH,” ujarnya.
Meski secara geografis tergolong kecil, yakni hanya seluas 48,31 km² dengan jumlah penduduk sekitar 364.735 jiwa (BPS 2024), Ayep Zaki menegaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki potensi besar untuk berkembang.
“Kota Sukabumi mungkin tidak besar secara geografis, tapi kami punya mimpi besar untuk menjadikannya kota dengan perekonomian kuat, pelayanan prima, serta sarana dan prasarana terbaik di Jawa Barat,” tegasnya.
Ia menambahkan, mimpi besar tersebut dituangkan dalam slogan “Kota Sukabumi Bercahaya” yang juga menjadi tema peringatan HUT ke-111 Kota Sukabumi tahun ini. Namun demikian, menurutnya, mewujudkan visi tersebut bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah semata.
“Diperlukan tekad kuat dan kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah pusat,” ungkap Ayep Zaki.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dana transfer dari pusat ke Kota Sukabumi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan alokasi dana tersebut dapat terus meningkat.
“Kami berharap alokasi dana transfer ke Kota Sukabumi terus meningkat agar pembangunan lebih maksimal dan kesejahteraan masyarakat semakin terjamin,” harapnya.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kapasitas perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan kota.
