Pemkab Sukabumi Gelar Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI, Disperkim Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Anggaran

Foto: Dok. Disperkim Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi | Matanusa.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., memimpin Entry Meeting antara Pemerintah Daerah dan Tim Pemeriksa BPK RI yang digelar di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (17/04/25). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 oleh BPK RI.

Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat I BPK RI, Dr. Joni Setiawan, SE., MBA., Ak., CA., menyampaikan bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Pemeriksaan mencakup aspek kesesuaian laporan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” jelasnya.

Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung dari 10 April hingga 14 Mei 2025, dengan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 15–21 Mei 2025. Pemeriksaan meliputi LRA, neraca, laporan arus kas, operasional, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sekda menegaskan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh perangkat daerah. “Walaupun waktu pemeriksaan cukup singkat, kita harus maksimal. Tujuan kita bersama adalah mempertahankan opini WTP yang telah kita raih 10 kali berturut-turut,” ujar Sekda.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Ir. Lukman Sudrajat, turut hadir dan menegaskan kesiapan Disperkim dalam mendukung penuh proses pemeriksaan.

“Disperkim siap menyajikan seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan fisik maupun nonfisik yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Prinsip akuntabilitas dan transparansi kami jaga secara konsisten,” tegas Ir. Lukman.

Ia menambahkan bahwa sektor perumahan dan permukiman menjadi bagian penting dari pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangannya harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui kerja sama lintas OPD dan sinergi dengan BPKAD serta Inspektorat, kami optimis bisa berkontribusi dalam upaya meraih kembali opini WTP ke-11,” ungkapnya.

Turut hadir dalam Entry Meeting ini sejumlah kepala perangkat daerah lainnya, seperti Kepala BPKAD Ir. Toha Wildan Athoilah, Kepala Dinas Pendidikan Eka Nandang Nugraha, S.I.P., M.M., Kepala Bappelitbangda H. Aep Majmudin, SE., MM., dan Kepala DPU Drs. Dede Rukaya, MM., yang semuanya menunjukkan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan.

Pos terkait