Sukabumi, Matanusa.net – Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Sukabumi semakin longgar setelah kewenangannya dialihkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi ke tingkat provinsi dan pusat. Akibatnya, banyak kegiatan tambang yang seolah berjalan tanpa kontrol ketat, memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo, mengakui bahwa pihaknya kini tidak memiliki akses terhadap data pertambangan di wilayahnya. Semua informasi terkait izin dan operasional tambang kini berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami tidak lagi memegang data terkait tambang, baik yang resmi maupun ilegal. Semua data tersebut berada di pihak perizinan, bukan di kami,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada media, pada Sabtu (15/3).
Perubahan kewenangan ini membuat peran DLH Kabupaten terbatas pada pendampingan dalam pengawasan dan penanganan masalah tambang yang muncul. Prasetyo menegaskan bahwa pengendalian utama berada di bawah DLH Provinsi dan Pusat.
“Saat ada permasalahan di lokasi tambang, kami hanya bisa mendampingi. Tapi untuk kewenangan penuh, semuanya sudah menjadi tanggung jawab provinsi dan pusat,” tegasnya.
Minimnya pengawasan di tingkat kabupaten dikhawatirkan akan membuka celah bagi aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan dan berpotensi mencemari lingkungan. Tanpa data yang akurat dan kontrol yang ketat, risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa pertanggungjawaban semakin besar.
Meski demikian, DLH Kabupaten tetap berupaya menjaga keseimbangan lingkungan dengan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Kami tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Koordinasi dengan DLH Provinsi dan Pusat terus dilakukan agar aktivitas tambang di Sukabumi tidak merugikan masyarakat dan alam,” ujar Prasetyo.
Di tengah kondisi ini, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran tambang yang merusak lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci agar eksploitasi sumber daya alam di Sukabumi tetap terkendali dan berkelanjutan.
