Matanusa, Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya mengatasi tantangan pemerataan pembangunan permukiman di wilayahnya. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Lukman Sudrajat, menyebut kondisi geografis yang kompleks menjadi salah satu faktor penghambat aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, ia optimis bahwa dengan kolaborasi lintas sektor, pemerataan pembangunan bisa tercapai. “Dengan berbagai tantangan yang ada, kami percaya kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Perencanaan yang matang akan memastikan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat,” ujar Lukman, saat dihubungi matanusa.net melalui WhatsApp, pada Minggu (12/1).
Disperkim telah menyusun visi besar untuk tahun 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman serta penyediaan akses air bersih. Menurut Lukman, kedua hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sukabumi.
“Program kami dirancang untuk langsung menyentuh kehidupan warga. Perumahan layak, infrastruktur dasar, dan akses air bersih menjadi prioritas utama dalam mendukung penyusunan RKPD 2026 yang lebih terarah,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa perjalanan menuju visi tersebut tidak mudah. Pemerataan pembangunan memerlukan sinergi dari berbagai pihak untuk menciptakan rencana yang komprehensif. “Kolaborasi antar sektor adalah fondasi bagi terciptanya rencana yang komprehensif,” tambah Lukman.
Program ini diharapkan dapat menciptakan permukiman yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan visi yang jelas dan langkah konkret, Disperkim berharap Sukabumi bisa menjadi model pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat yang sukses di masa depan.
“Dukungan penuh dari semua pihak akan memastikan keberhasilan visi besar ini. Kami optimis, di tahun 2026 nanti, Sukabumi bisa menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutup Lukman.
