Matanusa, Sukabumi – Ade Suryaman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, turut serta dalam rapat koordinasi mengenai ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Jawa Barat. Rapat yang digelar di Gedung Sate, Bandung, pada Kamis (18/4), membahas strategi mengatasi kenaikan harga beras yang menjadi salah satu faktor tingginya angka inflasi.
Sekda Ade Suryaman menyampaikan, “Produksi padi terkendala akibat fenomena El Nino, sehingga pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut agar tidak mengganggu produksi padi.” Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program pompanisasi di setiap daerah.
“Kementerian turun lewat program pompanisasi, dan Kabupaten Sukabumi telah mengajukan program tersebut. Lahan sawah yang luas, termasuk lahan tadah hutan, menjadi potensi besar untuk meningkatkan produksi beras,” ungkap Sekda.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menyoroti perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan guna mencapai target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini. “Diperlukan instrumen untuk menjaga ketersediaan air, seperti pompanisasi. Namun, penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target,” tambahnya.
Koordinasi dengan pihak TNI/Polri juga dianggap penting untuk menjaga program pompanisasi. “Maksimalkan resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan,” tegas Bey Machmudin.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Komjen Setio Budi, menegaskan kerja sama antara TNI dan kementerian untuk program pompanisasi, termasuk di wilayah Jabar. “Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran pompanisasi sesuai prioritasnya,” ujarnya.
Diakhir pernyataannya, ia meminta Pemdaprov Jabar untuk segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani yang berhak mendapatkan pompanisasi. “Saya berharap ada akselerasi di Jabar karena hingga 15 April 2024, baru 5.630 hektare dari total luas lahan sawah tadah hujan yang sudah mulai percepatan tanam,” tutupnya.
