Pemkab Sukabumi Proaktif Tangani Dampak Cuaca Ekstrem di Cicurug

Foto: Dokpim.

Sukabumi | Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bergerak cepat menyikapi dampak cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Cicurug. Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi wilayah terdampak, Sabtu (3/10/2026).

Dalam monitoring tersebut, H. Andreas didampingi Camat Cicurug, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi.

Pemantauan dipusatkan di SMPN 2 Cicurug, Desa Purwasari. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus menerima laporan mengenai perkembangan situasi dari unsur kewilayahan dan perangkat daerah terkait.

Cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi diketahui berdampak terhadap sejumlah infrastruktur serta menyebabkan tumbangnya pepohonan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkab Sukabumi bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang dinilai rawan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan setiap potensi dampak bencana dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

H. Andreas menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur di lapangan. Menurutnya, informasi mengenai perkembangan kondisi wilayah harus terus diperbarui agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

“Yang paling penting adalah kesiapsiagaan dan koordinasi. Informasi dari lapangan harus terus diperbarui sehingga ketika terjadi sesuatu, penanganannya bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hujan deras berlangsung dalam waktu cukup lama. Masyarakat di wilayah rawan diminta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.

Pemkab Sukabumi memastikan penanganan dampak cuaca ekstrem terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi juga memperkuat pemantauan, mempercepat arus informasi, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan sedini mungkin.

“Penanganan bencana bukan hanya soal bergerak ketika musibah terjadi. Informasi harus cepat, koordinasi harus berjalan dan masyarakat harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Pos terkait