Dpmd Sukabumi Dorong Penyelesaian TKD Terdampak TOL

Foto: Dpmd Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi | Matanusa.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi turut mendorong percepatan penyelesaian tanah kas desa (TKD) yang terdampak pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan sinergi bersama perangkat daerah serta instansi terkait.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat penyelesaian tanah kas desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, di Pendopo Sukabumi, Selasa (17/11/2026).

Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa penyelesaian tanah kas desa yang terdampak pembangunan jalan tol memerlukan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, aspek administrasi dan legalitas aset desa menjadi perhatian penting sehingga setiap tahapan penyelesaian harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

“Koordinasi dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan agar penyelesaian tanah kas desa yang terdampak pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi dapat berjalan dengan baik. Tentunya, seluruh proses harus tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menilai, percepatan penyelesaian TKD menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur, terlebih jalan tol tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan pembahasan dalam rapat, sejumlah tanah kas desa telah selesai diproses, sedangkan sebagian lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Karena itu, diperlukan tindak lanjut dari masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya.

DPMD Kabupaten Sukabumi berharap koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait terus diperkuat sehingga persoalan aset desa yang terdampak pembangunan tol dapat segera dituntaskan.

“Pada prinsipnya, kami mendorong agar setiap proses penyelesaian dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga aset desa tetap tertib secara administrasi dan pembangunan jalan tol dapat berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.

Pos terkait