Sukabumi |Matanusa.net – Persoalan belum diserahkannya aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Puri Iska Residence di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, menjadi keluhan berkepanjangan masyarakat. Pasalnya, perumahan yang telah berdiri lebih dari 15 tahun tersebut hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait penyerahan aset PSU dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Kondisi tersebut berdampak terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum di lingkungan perumahan. Warga pun mempertanyakan tanggung jawab pengembang, PT Istia Jaya, yang hingga saat ini belum menyelesaikan proses serah terima fasilitas umum kepada pemerintah daerah.
Salah seorang warga, Yoki, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk meminta kejelasan kepada pihak pengembang, tetapi belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Menurutnya, masyarakat yang telah membeli dan menempati rumah tentu mengharapkan lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, serta didukung fasilitas umum yang terpelihara dengan baik.
“Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Perumahan Puri Iska Residence sudah lebih dari 15 tahun berdiri, tetapi sampai sekarang penyerahan aset PSU kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum juga terealisasi. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan kepastian terkait pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum di lingkungan perumahan,” ujar Yoki kepada tim media online matanusa.net, pada Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, belum diserahkannya PSU menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Sebab, fasilitas seperti jalan lingkungan dan drainase merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus mendapatkan perhatian dan pemeliharaan secara berkelanjutan.
Yoki juga menyampaikan bahwa warga telah berulang kali meminta pihak PT Istia Jaya agar segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, komunikasi dan upaya yang dilakukan masyarakat sejauh ini belum menghasilkan kepastian mengenai waktu penyelesaian.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah membeli rumah justru terus dirugikan akibat persoalan yang belum diselesaikan pihak pengembang. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan, hanya ingin kewajiban pengembang dituntaskan dan fasilitas umum di lingkungan perumahan mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Kewajiban Pengembang Diatur Undang-Undang
Persoalan penyerahan PSU perumahan sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam Pasal 47 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ketentuan tersebut juga diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021.
Regulasi yang lebih baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi pedoman penting dalam mempercepat proses penyerahan PSU.
Permendagri tersebut ditetapkan pada 17 Juni 2026 dan mulai berlaku pada 25 Juni 2026. Peraturan ini sekaligus mencabut Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 yang sebelumnya mengatur pedoman penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah.
Dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 diatur bahwa pengembang menyerahkan PSU perumahan paling lama satu tahun setelah masa pemeliharaan dan dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi.
Peraturan tersebut juga mengatur tahapan perencanaan, verifikasi administrasi dan teknis, proses penyerahan, penetapan status aset, pembukuan, hingga pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, persoalan penyerahan PSU bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggaraan perumahan yang harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Warga dan Pemerintah Desa Tempuh Audiensi
Di tengah belum adanya kepastian, masyarakat bersama unsur pemerintah desa berupaya mencari jalan keluar melalui jalur koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ketua RW setempat, Arif, bersama Kepala Desa Nanggerang, Unang Suwandi, beberapa waktu lalu berinisiatif mendatangi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi untuk melakukan audiensi.
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta penjelasan dan solusi terkait belum diserahkannya aset PSU Perumahan Puri Iska Residence.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Masyarakat berharap Disperkim dapat memfasilitasi komunikasi dengan pihak pengembang serta mengoordinasikan langkah penyelesaian bersama perangkat daerah terkait.
Pasalnya, selama aset PSU belum diserahkan dan belum tercatat sebagai barang milik daerah, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam melakukan pengelolaan serta penganggaran pemeliharaan fasilitas tersebut sesuai mekanisme pengelolaan aset daerah.
Pengembang Diharapkan Segera Memberikan Kepastian
Menurut informasi yang berkembang di kalangan masyarakat, salah satu alasan yang disampaikan pihak pengembang berkaitan dengan keterbatasan dana untuk menyelesaikan proses penyerahan aset PSU. Bahkan, beredar kabar bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Namun, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak PT Istia Jaya agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Warga menilai, apa pun kendala yang dihadapi perusahaan, penyelesaian kewajiban kepada pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap menjadi perhatian.
Yoki berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong adanya langkah konkret dan kepastian penyelesaian dari pihak pengembang.
“Kami berharap Disperkim Kabupaten Sukabumi bisa membantu memfasilitasi persoalan ini sampai ada penyelesaian. Jangan sampai warga terus menunggu tanpa kejelasan, sementara fasilitas umum yang digunakan setiap hari membutuhkan perawatan dan perbaikan,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak PT Istia Jaya agar bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penyerahan PSU telah dilakukan serta apa saja kendala yang sebenarnya dihadapi.
“Harapan kami sederhana, ada tanggung jawab dan kepastian. Kalau memang ada kendala administrasi maupun keuangan, sampaikan secara terbuka dan berikan solusi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya,” pungkasnya.
Hingga Jumat (13/11/2026), persoalan penyerahan aset PSU Perumahan Puri Iska Residence masih menjadi perhatian warga. Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Disperkim dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Pihak PT Istia Jaya juga diharapkan memberikan klarifikasi resmi sekaligus menjelaskan komitmen dan rencana penyelesaian kewajiban penyerahan aset PSU kepada pemerintah daerah.
Sebab, setelah lebih dari 15 tahun perumahan berdiri, masyarakat tentu tidak ingin persoalan yang sama terus berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Sampai kapan warga Puri Iska Residence harus menunggu? Kini, masyarakat menantikan bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata dan kepastian tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.
Sumber: Yoki
