Jakarta | Matanusa.net – Pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dengan menaikkan tarif untuk jenis beroktan tinggi. Namun di sisi lain, harga BBM yang banyak digunakan masyarakat seperti Pertamax dan Pertalite tetap dipertahankan guna menjaga daya beli.
Penyesuaian ini diumumkan oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai operator distribusi BBM nasional. Kenaikan hanya berlaku untuk beberapa produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Untuk wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo mengalami lonjakan signifikan dari sekitar Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex mencapai Rp23.900 per liter.
Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah tetap menahan harga BBM lainnya. Pertamax (RON 92) masih dijual di kisaran Rp12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 berada di Rp12.900 per liter. Adapun BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar tetap dijaga masing-masing di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Kebijakan ini diambil seiring melonjaknya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang mengikuti tren global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ICP Maret 2026 mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel, naik tajam dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan harga minyak dunia sendiri dipicu oleh dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang sempat mengganggu distribusi energi global. Meski situasi mulai mereda setelah dibukanya kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, fluktuasi harga masih terjadi.
Sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah menahan sebagian harga BBM memang membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menekan kondisi keuangan negara. Beban subsidi energi dinilai akan meningkat seiring tingginya harga minyak global.
Di sisi lain, pelaku usaha dan industri juga mulai merasakan dampak dari kenaikan BBM non-subsidi, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada energi. Kondisi ini membuat dunia usaha harus melakukan penyesuaian agar tetap bertahan.
Pemerintah kini berada dalam posisi sulit antara menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mempertahankan kesehatan fiskal. Jika harga minyak dunia tetap tinggi dalam waktu lama, bukan tidak mungkin akan ada kebijakan lanjutan terkait penyesuaian harga BBM di masa mendatang.