Sukabumi | Matanusa.net – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kabupaten Sukabumi. Pemeriksaan yang melibatkan tujuh auditor ini berlangsung sejak 13 Februari hingga 14 Maret 2026 dan diawali dengan Entry Meeting di Pendopo Sukabumi, pada Senin (2/3/2026).
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan bahwa pemeriksaan interim merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Pada tahap ini, tim auditor melakukan penelaahan dokumen serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilengkapi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
“Ini merupakan amanah untuk pemeriksaan keuangan rutin setiap tahun. Tim sudah hadir di sini sejak 13 Februari lalu,” ujarnya.
Menanggapi pelaksanaan pemeriksaan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proses audit sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Ir. Toha Wildan Athoilah, MT, menyampaikan bahwa Bapperida memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang sangat krusial.
“Kami menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan sistem perencanaan dan pengendalian program pembangunan. Perencanaan yang baik harus didukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan interim menjadi momentum untuk lebih awal mengidentifikasi potensi kekurangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum tahapan pemeriksaan lanjutan,” pungkasnya.
Dengan adanya pemeriksaan ini, Bapperida Kabupaten Sukabumi optimistis dapat terus meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan laporan keuangan, sekaligus memperkuat integrasi antara riset, inovasi, dan pembangunan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan.
