Sukabumi Kota | Matanusa.net — Pemerintah Kota Sukabumi bersama Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menggelar kegiatan “Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Pelaku Usaha” di Balai Kota Sukabumi, pada Senin (13/10). Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Dunia Usaha yang Menghormati Hak Asasi Manusia” dan diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan perusahaan besar, menengah, hingga pelaku UMKM.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan komitmen para pelaku usaha agar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir, sehingga implementasinya harus tercermin dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Hak asasi manusia itu hak yang mendasar sejak manusia lahir. Maka, implementasinya harus menjawab hak-hak dasar manusia dalam kehidupan. Pemerintah Kota Sukabumi berkewajiban menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, stunting, pengangguran, hingga kemiskinan ekstrem,” ujar H. Ayep Zaki.
Ia menambahkan bahwa berbagai program dan kebijakan Pemkot Sukabumi merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip-prinsip HAM di tingkat lokal. Beberapa di antaranya yaitu program Qordhul Hasan untuk penguatan ekonomi masyarakat, program 12 PAS yang berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, serta perhatian terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Apa yang kita kerjakan, seperti P2RW, insentif, dan program pemberdayaan lainnya, itu semua bagian dari implementasi hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah menyelesaikan hak-hak yang fundamental tentang hidup manusia,” tegasnya.
Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dan pemberian insentif disebut Wali Kota sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya sebatas pada konteks hukum, tetapi juga harus menjadi nilai dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.
Dengan semangat tersebut, Pemkot Sukabumi berharap tercipta sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim pembangunan yang berkeadilan dan beretika.
“Pemerintah terus berproses menuju tata kelola yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif agar dunia usaha di Sukabumi tumbuh dengan tetap menghormati hak-hak dasar manusia,” pungkas H. Ayep Zaki.
