D2/Steven
MATANUSA.NET SUKABUMI –
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mengikuti Gebyar Pelayanan Terpadu UMK Jawa Barat tahun 2023 bersama DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Secara Virtual, di Kantor DPMPTSP Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa, 21 November 2023. Acara yang diinisiasi oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat itu dibuka langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.
BACA JUGA : Didampingi Sekda, Bupati Lantik Jajaran Pengurus Dewan Pengupahan
Sebagai informasi, Gebyar Pelayanan Terpadu UMK Jawa Barat 2022 bertujuan untuk memfasilitasi pembuatan dan konsultasi NIB, Standar Nasional Indonesia (SNI), pelayanan BPOM, e-Katalog, dan HaKi.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, Pemerintah Jawa Barat terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor UMK yang ada di Jawa Barat. Karena menurutnya, UMK merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat kokoh saat dilanda Pandemi Covid-19.
“Penyelenggaraan gebyar pelayanan terpadu UMK ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Gebyar pelayanan terpadu ini ungkap Bey, pelaku UMK akan mendapatkan kemudahan untuk kepengurusan NIB, BPOM, e-Katalog, dan HaKi. Yang memiliki manfaat untuk akses pasar lebih luas hingga kemudahan dalam permodalan.
“Pelaku usaha ini wajib memiliki NIB sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui lembaga Online Single Submission (OSS), yang berlaku sebagai pengenal angka import pendaftaran kepesertaan secara resmi, “NIB ini merupakan identitas yang terdaftar resmi untuk akses pasar yang lebih luas hingga kemudahan terkait permodalan,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, DPMPTSP Kab. Sukabumi, Nina Widiawati menambahkan, program gebyar pelayanan terpadu UMK ini untuk meningkatkan akselerasi pembuatan NIB, SNI, pelayanan BPOM, e-Katalog, dan HaKi.
“Pelayanan terpadu ini tidak dipungut biaya dan dilaksanakan setiap akhir tahun,” ucapnya.
AaNina menuturkan, pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi sebanyak 500 pelaku usaha, namun tidak semua memiliki NIB. Maka dari itu, pihaknya akan terus menyosialisasikan pentingnya NIB untuk sebuah usaha.
A”Target sasaran hari ini kurang lebih 100 UKM di wilayah kecamatan Palabuhanratu, Simpenan, Cikakak dan Cisolok. Berdasarkan data OSS jumlah a yang sudah memiliki NIB sampai bulan ini sekitar 34 ribu lebih,” bebernya.