Sukabumi Kota, Matanusa.net – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, memberikan arahan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi pada Selasa (25/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, dengan fokus utama pada pencegahan dan penanganan stunting.
Dalam arahannya, Bobby menekankan pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan penanganan stunting. Pemerintah Kota Sukabumi telah mengalokasikan insentif sebesar Rp500 ribu per posyandu guna mendukung program ini. “FPD ini merumuskan program penanganan stunting melalui posyandu agar angka stunting terus menurun di Kota Sukabumi,” ujar Bobby. Ia menambahkan, akar permasalahan stunting tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga. Dengan ekonomi yang stabil, anak-anak dapat bersekolah dengan baik dan terhindar dari pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Bobby memaparkan visi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2026, yakni mewujudkan masyarakat yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis (IMAN). Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah telah merancang lima misi utama yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan nilai sosial dan budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Setiap misi ini dijabarkan ke dalam 19 program unggulan. Beberapa di antaranya adalah beasiswa sarjana, layanan puskesmas gratis, insentif untuk marbot dan guru ngaji, dana bergulir untuk UMKM, pembangunan stadion bertaraf nasional, serta layanan publik terintegrasi yang disebut Sukabumi Menyala. Selain itu, terdapat program Ngopi (Ngobrol Hepy Bareng Wali Kota) untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Bobby juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mengurangi kegiatan seremonial yang tidak berdampak nyata. Dalam hal transparansi, ia menekankan upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta kerja sama dengan lembaga anti-korupsi.
Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menambahkan bahwa pihaknya akan terus memaksimalkan peran posyandu sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini. “Kami fokus pada penanganan stunting dari hulu dengan menggerakkan posyandu di setiap wilayah,” ujarnya.
Forum ini turut dihadiri oleh istri Wakil Wali Kota Sukabumi, Desi Florita, Pj Sekda Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, Kepala DP2KBP3A, Yadi Mulyadi, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah dan unsur masyarakat. Melalui sinergi seluruh elemen, diharapkan pembangunan Kota Sukabumi tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
