Matanusa, Jogja – Di tengah tantangan pengelolaan sampah yang semakin rumit, Pemerintah Kota Jogja berencana meluncurkan sistem desentralisasi sampah pada Maret 2025. Program yang bertujuan mengatasi tumpukan sampah yang mencapai 245 ton per hari ini akan mengubah cara masyarakat membuang sampah, yaitu dengan menjemputnya langsung dari rumah tangga. Meski penuh harapan, kebijakan ini menuai perhatian serius dari anggota DPRD Kota Jogja yang meminta agar pengawasannya dilakukan secara ketat.
Muhammad Affan, anggota Komisi C DPRD Kota Jogja, menegaskan bahwa sistem baru ini akan dimulai di beberapa kecamatan sebagai percakapan, dimulai pada Januari di Kraton dan Pakualaman, dilanjutkan dengan lima kecamatan pada Februari, dan tujuh kecamatan lainnya pada Maret. Program ini memfokuskan pada pengambilan sampah residu organik dan anorganik, yang akan dilakukan melalui transporter yang terdaftar.
Namun, Affan mengingatkan adanya potensi kebocoran dalam sistem ini. Dia khawatir ada rumah tangga yang enggan berlangganan layanan pengangkutan sampah dan akhirnya membuang sampah sembarangan, misalnya di tempat sampah milik tetangga atau lokasi sembunyi lainnya. Oleh karena itu, ia meminta Pemkot untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat serta solusi bagi rumah tangga yang tidak terdaftar.
“Semua rumah tangga dan tempat usaha harus didata sebagai pelanggan sampah. Pembuangan sampah harus terkelola dengan baik agar tujuan desentralisasi tercapai,” ujar Affan, pada Senin (27/1).
Tidak hanya itu, Affan juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja untuk memperluas pembangunan lubang biopori di kelurahan-kelurahan padat penduduk guna mendorong gerakan pengurangan sampah dan pemilahan sampah secara mandiri. Dengan pengawasan dan dukungan yang tepat, ia percaya program ini bisa sukses dan memberikan manfaat maksimal untuk kota Jogja.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja, Ahmad Haryoko, menyampaikan bahwa meskipun program ini tengah disiapkan, pihaknya masih melakukan persiapan final. “Jumlah transporter saat ini sudah ada sekitar 550 hingga 600 orang. Jika persiapan sudah matang, bisa jadi kebijakan ini bisa dimulai lebih cepat,” tandas Haryoko.**(Arie).