Bandung | Matanusa.net – Keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional pada momentum “November Bulan Pahlawan” memicu gelombang penolakan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih menjadi momen refleksi sejarah, pengumuman itu justru memantik kemarahan publik yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai kepahlawanan yang selama ini dijunjung: keadilan, integritas, dan keberanian moral.
Tidak butuh waktu lama, lini massa media sosial berubah menjadi arena protes terbuka. Tagar #SoehartoBukanPahlawan melejit dan mendominasi percakapan publik. Akademisi, aktivis HAM, jurnalis, komunitas korban, hingga mahasiswa secara serentak menyuarakan keberatan. Mereka mengecam langkah pemerintah yang dianggap mengabaikan rekam jejak panjang pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan berekspresi, hingga korupsi yang membayangi Orde Baru.
Para pengamat menilai keputusan tersebut sebagai upaya yang berbahaya—bahkan disebut sebagai proses “pemutihan sejarah” yang dilakukan tanpa mendengar suara korban. “Gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang mengorbankan diri untuk rakyat, bukan kepada tokoh yang menyisakan jejak luka bagi bangsa,” tegas sejumlah analis.
Di tengah memanasnya situasi, nama Marsinah, aktivis buruh yang tewas dalam perjuangannya memperjuangkan hak-hak pekerja, kembali mencuat di ruang publik. Banyak pihak menilai Marsinah lebih mencerminkan esensi kepahlawanan: keteguhan melawan penindasan dan keberanian menghadapi risiko hingga akhir hayat. Perbandingan ini semakin memperkuat kritik bahwa pemerintah justru salah arah dalam menentukan figur yang layak diberi penghormatan tertinggi negara.
Alih-alih mempersatukan bangsa dalam peringatan Bulan Pahlawan, penetapan Soeharto justru membuka kembali luka sejarah yang belum pulih. Polemik ini dinilai memperkeruh upaya membangun memori kolektif yang jujur dan berkeadilan.
Gelombang penolakan diprediksi terus membesar. Desakan publik agar pemerintah membuka dialog terbuka dan meninjau ulang keputusan tersebut semakin lantang. Banyak yang khawatir bahwa langkah ini tidak hanya merusak integritas sejarah, tetapi juga mengabaikan suara mereka yang pernah menjadi korban bayang-bayang kekuasaan masa lalu.
Narasumber: Ahmad Rio Nugraha – Presiden Mahasiswa UNIKU (Koordinator BEM se-Kuningan).