Bandung | Matanusa.net — Forum Santri Jawa Barat secara resmi menyatakan penolakan terhadap wacana pengusulan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional, pada Sabtu (15/11/2025). Sikap ini disampaikan melalui rilis resmi yang menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan sejarah, moralitas publik, serta penghormatan terhadap para korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.
Dalam pernyataannya, Forum Santri Jawa Barat menilai bahwa rekam jejak pemerintahan Soeharto tidak memenuhi standar nilai kepahlawanan yang seharusnya diteladani oleh generasi bangsa.
1. Rekam Jejak Pelanggaran HAM Menjadi Pertimbangan Utama
Forum Santri menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Beberapa di antaranya adalah peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), penculikan aktivis 1997–1998, hingga praktik represif yang membatasi kebebasan berpendapat.
Menurut Forum Santri, ingatan terhadap korban dan keluarga mereka harus menjadi pertimbangan serius dalam setiap proses pengusulan gelar kehormatan negara.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Selain persoalan HAM, Forum Santri juga menyoroti catatan korupsi besar yang melekat pada masa Orde Baru. Beberapa lembaga internasional pernah menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia.
Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar pada era tersebut dianggap meninggalkan dampak panjang bagi kondisi politik dan ekonomi Indonesia hingga kini.
3. Gelar Pahlawan Tidak Boleh Diturunkan Nilainya
Forum Santri menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan kehormatan tertinggi negara yang hanya boleh dianugerahkan kepada tokoh berintegritas tinggi dengan rekam jejak perjuangan tanpa catatan pelanggaran serius.
“Nilai kepahlawanan tidak boleh diturunkan standarnya hanya untuk kepentingan politik atau nostalgia romantik terhadap masa lalu,” tegas Forum.
4. Pemerintah Diminta Dengarkan Suara Publik dan Korban
Dalam rilis resminya, Forum Santri Jawa Barat juga mendesak pemerintah agar melibatkan perspektif korban, penyintas, serta masyarakat luas dalam setiap proses pengusulan gelar pahlawan.
Penilaian atas figur sejarah, menurut Forum, tidak boleh mengabaikan suara mereka yang pernah mengalami ketidakadilan pada masa kekuasaan tersebut.
5. Menjaga Moral dan Arah Sejarah Bangsa
Forum Santri menilai bahwa penetapan tokoh sebagai pahlawan berperan penting dalam membentuk arah moral bangsa. Karena itu, mereka menolak segala bentuk upaya “memoles” sejarah gelap demi kepentingan tertentu.
Pernyataan Sikap Resmi
Pada penutup rilis, Forum Santri Jawa Barat menyatakan dengan tegas:
“Forum Santri Jawa Barat menolak pengusulan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dan menyerukan agar negara tetap menjunjung nilai keadilan, kebenaran sejarah, serta hak-hak para korban.”