Sukabumi | Matanusa.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mengambil peran sentral dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Program Karya Bhakti TNI Tahun 2025, yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (14/10/2025). Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Kepala DPMD Ahmad Samsul Bahri, serta Dandim 0607 Letkol Inf Agung Ariwibowo.
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, menegaskan bahwa DPMD menjadi garda terdepan dalam memastikan keberhasilan program ini. “DPMD memiliki tanggung jawab strategis untuk menentukan desa prioritas, memfasilitasi koordinasi lintas sektor, serta menjamin kesiapan administratif dan sosial masyarakat desa,” ujarnya.
Menurut Ahmad, pihaknya berkolaborasi dengan Kodim, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappelitbangda dalam memetakan wilayah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. “Penentuan lokasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat keterisolasian, serta dampak manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, DPMD juga menjadi penggerak utama dalam sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah desa agar memahami arah dan manfaat dari Karya Bhakti TNI. “Kami ingin seluruh perangkat desa dan masyarakat tahu bahwa program ini bukan sekadar proyek fisik, tapi bagian dari upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa,” tambah Ahmad.
Adapun kriteria desa sasaran meliputi:
- Desa tertinggal, terisolasi, atau minim akses infrastruktur;
- Kondisi jalan dan jembatan rusak berat yang menghambat mobilitas;
- Kesiapan lembaga desa dan dukungan masyarakat;
- Ketersediaan lahan yang legal;
- Skala manfaat yang luas bagi warga.
Ahmad juga menjelaskan bahwa DPMD berperan dalam menyinergikan berbagai program pembangunan, seperti TMMD, BSMSS, dan Bulan Bhakti Gotong Royong, agar pelaksanaannya selaras dengan Karya Bhakti TNI. “TNI menghadirkan tenaga dan alat berat, masyarakat ikut gotong royong, sementara DPMD memastikan pengawasan dan kualitas pekerjaan di lapangan sesuai standar,” paparnya.
Lebih jauh, DPMD turut memperkuat partisipasi masyarakat dengan melibatkan kelembagaan lokal seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, dan RT/RW. “Kami ingin membangun rasa memiliki. Ketika masyarakat terlibat langsung, semangat gotong royong tumbuh, dan hasil pembangunan bisa bertahan lama,” tegas Ahmad.
Ia juga menambahkan bahwa DPMD akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada desa maupun warga yang berkontribusi aktif selama pelaksanaan Karya Bhakti TNI. “Transparansi menjadi kunci. Semua proses — mulai dari alokasi anggaran hingga jadwal pekerjaan — akan kami buka agar masyarakat merasa memiliki program ini,” katanya.
Saat ini, DPMD bersama instansi terkait masih melakukan proses pemetaan dan survei lapangan untuk menentukan titik-titik desa prioritas. “Kami pastikan desa yang dipilih nanti adalah yang paling membutuhkan dan siap berkolaborasi dengan semangat gotong royong,” pungkas Ahmad.
