Bpkad Sukabumi Tegaskan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Evaluasi APBD 2024

Foto: Dok. Bpkad Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi | Matanusa.net – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, Ir. Toha Wildan Athoilah, menjadi salah satu figur kunci dalam Rapat Kerja Gabungan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi yang digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (30/7/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.Ip., ini membahas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.400-BPKAD/2025 mengenai Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Toha Wildan Athoilah menegaskan bahwa BPKAD Kabupaten Sukabumi terus berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang kredibel, efisien, dan akuntabel.

“Kami di BPKAD memastikan setiap proses perencanaan hingga pertanggungjawaban APBD dilaksanakan secara transparan, sesuai regulasi, dan siap dievaluasi. Hal ini penting demi menjamin kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.

Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan fiskal dan aset daerah, BPKAD memiliki peran sentral dalam menjabarkan rekomendasi evaluasi dari Pemerintah Provinsi ke dalam langkah-langkah strategis yang konkret, guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, SH., MM., Ketua dan Anggota Banggar DPRD, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Kepala Bapenda, Sekretaris DPRD, serta anggota TAPD Kabupaten Sukabumi.

Dengan kehadiran dan peran aktif dari Ir. Toha Wildan Athoilah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperlihatkan keseriusannya dalam menjawab tantangan pengelolaan keuangan publik yang semakin kompleks, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.

Pos terkait