Sukabumi Kota, Matanusa.net – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Depok, pada Selasa (11/3/2025). Acara ini bertujuan untuk menata kembali kebijakan tata ruang guna meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan di Jawa Barat.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Selain itu, turut hadir para kepala daerah serta perwakilan Dinas PUTR dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya ketertiban dalam pemanfaatan kawasan strategis nasional. Ia menekankan bahwa lahan negara tidak boleh diklaim secara sepihak oleh masyarakat.
“Lahan milik negara akan ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat tidak boleh mengklaim secara sepihak. Jika ada proses yang tidak benar, kami akan selesaikan,” tegas Nusron.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti peran watertank dalam sistem tata ruang dan mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap pembangunan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menyertifikatkan tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Jika ada pengadaan tanah yang bukan haknya, maka akan dilakukan penertiban. Kami juga akan membebaskan biaya pengukuran tanah di sepanjang DAS,” ujar Kang Dedi.
Keikutsertaan Wali Kota Sukabumi dalam rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menata ruang wilayahnya secara berkelanjutan. Dengan perencanaan tata ruang yang baik, diharapkan berbagai permasalahan lingkungan, termasuk risiko bencana, dapat diminimalisir sejak dini.
