Sukabumi, Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Apel Siaga Pemberantasan Premanisme di Alun-alun Palabuhanratu, pada Kamis (27/3/2025). Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Kapolres Sukabumi AKBP Samian, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, serta para camat dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Drs. Nunung Nurhayati, menyoroti dampak premanisme terhadap sektor perikanan dan kehidupan nelayan. Menurutnya, para nelayan sering menghadapi berbagai ancaman, seperti pungutan liar di pelabuhan, intimidasi dalam distribusi hasil tangkapan, hingga persaingan tidak sehat akibat aksi kelompok tertentu.
“Nelayan merupakan bagian penting dalam perekonomian Sukabumi, namun sering kali mereka menjadi sasaran aksi premanisme. Kami berkomitmen untuk melindungi nelayan dan memastikan mereka dapat bekerja dengan aman serta mendapatkan hasil yang layak tanpa adanya tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Nunung Nurhayati.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menegaskan bahwa apel ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme, serta Surat Imbauan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2429/HM.04.01/Pemotda mengenai kesiapsiagaan satgas dalam memberantas premanisme.
Selain patroli keamanan dan edukasi masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peran Dinas Perikanan dalam menciptakan lingkungan usaha perikanan yang aman dan bebas dari ancaman premanisme.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap nelayan dan pelaku usaha perikanan di Sukabumi dapat bekerja tanpa rasa takut. Keamanan di sektor perikanan sangat penting agar produksi dan distribusi hasil tangkapan tetap berjalan lancar,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi akan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak tegas praktik pungutan liar dan intimidasi terhadap nelayan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat program pemberdayaan nelayan, termasuk bantuan alat tangkap dan pendampingan hukum bagi mereka yang mengalami tekanan dari kelompok preman.
“Kami ingin menciptakan sektor perikanan yang lebih kuat dan mandiri. Dengan perlindungan dan dukungan yang optimal, nelayan dapat bekerja dengan lebih produktif dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah,” tambah Nunung Nurhayati.
Bupati berharap apel ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi, termasuk Dinas Perikanan, dalam menciptakan Kabupaten Sukabumi yang lebih aman, kondusif, dan ramah bagi nelayan serta seluruh pelaku usaha perikanan.
