Matanusa, Sukabumi – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Sukabumi di Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi, pada Jumat (14/2/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan.
Dalam forum tersebut, Kusmana menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan secara komprehensif. “Forum perangkat daerah ini dilakukan setelah melalui musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga kini FGD dilakukan di masing-masing OPD,” ujar Kusmana.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan program dan kegiatan prioritas yang berdampak signifikan terhadap pembangunan Kota Sukabumi. Dalam sambutannya, Kusmana mengingatkan capaian makro dan indikator kinerja utama (IKU) yang perlu terus ditingkatkan, seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE), pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,69 pada 2024.
Tantangan dan Fokus Pembangunan Kota Sukabumi
Kusmana juga memaparkan berbagai isu dan tantangan pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2025–2045, meliputi:
- Perekonomian dan pembangunan: Meningkatkan pemerataan pembangunan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
- Pembangunan berkelanjutan: Infrastruktur, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan.
- Kebijakan nasional dan provinsi: Mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah.
- Bonus demografi dan sosial budaya: Mengelola potensi sumber daya manusia.
- Digitalisasi dan teknologi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Arahan dan Prioritas Pj Wali Kota
Kusmana menekankan agar penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra 2024–2026. Ia meminta agar setiap perangkat daerah fokus pada pencapaian visi, misi, dan outcome RPJMD.
“Hilangkan usulan yang bersifat seremonial dan copy-paste. Fokus pada program unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Kusmana mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja dengan semangat kebersamaan, menghargai setiap pendapat, dan menciptakan suasana dialog yang kondusif demi memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
