Matanusa Sukabumi – Ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi turun ke jalan dan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (30/1). Mereka menuntut penghapusan sistem tenaga honorer paruh waktu yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi kesejahteraan mereka.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari Polres Sukabumi, TNI dari Kodim 0622, dan Satpol PP. Dengan mengenakan atribut khas profesi mereka, para guru honorer membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka, seperti “Kami Mengajar dengan Hati, Jangan Perlakukan Kami Setengah Hati!”
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama jajaran Komisi IV DPRD yang dipimpin Perry Supriyadi, langsung menemui para demonstran. Setelah menyampaikan orasi, perwakilan guru honorer diterima untuk audiensi dan mendengar penjelasan DPRD mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat pemerintah daerah,” tegasnya.

Terlihat Para Demonstran Diterima Langsung Oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, Dan Didampingi Jajaran Komisi IV Yang Dipimpin Perry Supriyadi.
Seorang guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun mengungkapkan kekecewaannya, “Kami hanya ingin kejelasan! Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi penghasilan kami jauh dari layak. Dengan sistem paruh waktu, kami semakin terpuruk. Sementara di daerah lain, aturan ini tidak berlaku. Kenapa kami diperlakukan berbeda?”
Menurutnya, janji pengangkatan PPPK yang dijanjikan pemerintah daerah belum terealisasi sepenuhnya, dan sistem paruh waktu justru menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan status yang lebih jelas,” terangnya.
Setelah perundingan yang cukup panjang, sekitar 30 perwakilan guru honorer akhirnya diterima dalam audiensi bersama DPRD, Dinas Pendidikan, dan BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Hingga berita ini ditayangkan, perundingan masih berlangsung dengan harapan ada solusi konkret bagi ribuan guru honorer yang memperjuangkan hak mereka,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi bukti bahwa perjuangan para tenaga pendidik belum selesai. Mereka berharap suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga segera ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata demi masa depan yang lebih baik.