Matanusa, Jakarta – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat yang diselenggarakan Komisi II DPR RI, pada Senin (11/11/24), di Gedung DPR RI, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas persiapan Pilkada Serentak 2024 dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, serta kepala daerah dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa rapat ini diadakan guna mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan memastikan netralitas ASN dalam proses pemilu. “Kami berkomitmen memastikan agar Pilkada dilaksanakan dengan netral, termasuk meninjau potensi keterlibatan ASN dalam politik secara objektif,” ujarnya.
Sinkronisasi dan Persiapan Teknis Pilkada Serentak
Wamendagri Bima Arya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Ia menyampaikan bahwa koordinasi yang baik akan mewujudkan pemilihan yang efisien, aman, dan minim konflik. Pemerintah juga telah merekam 207.110.776 data potensial pemilih untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, Satpol PP dan Linmas akan turut menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung.
Alokasi Anggaran dan Pengawasan Netralitas ASN
Raker ini juga membahas alokasi anggaran yang sebagian besar bersumber dari APBD tiap daerah. Bima Arya menegaskan pentingnya anggaran memadai untuk kelancaran tahapan Pilkada dan mendukung pengawasan netralitas ASN. Tiap daerah diwajibkan mengaktifkan Desk Pilkada untuk memantau pelaksanaan pemilihan serta menanggulangi potensi konflik yang mungkin muncul.
Dukungan Pemkot Sukabumi terhadap Pilkada Serentak 2024
Dalam kesempatan yang sama, Kusmana Hartadji menyatakan bahwa Pemkot Sukabumi mendukung penuh Pilkada Serentak 2024. “Kami di Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Desk Pilkada Kota Sukabumi akan berperan aktif dalam memastikan kelancaran serta keamanan Pilkada di daerah.
Rapat ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kesiapan seluruh lapisan pemerintah untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, demi terciptanya demokrasi yang berkualitas dan stabilitas politik yang terjaga di Indonesia.
