Putin Akan Kunjungi Kepulauan Yang Diklaim Jepang

Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Senin (26/6), Putin menyodorkan sejumlah opsi untuk anggota kelompok militer swasta Wagner yakni menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia, pulang ke Rusia atau pergi ke Belarus. Source foto : Antaranews

MATANUSA, RUSIA –

Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji mengunjungi serangkaian pulau di bagian Timur Jauh negaranya, termasuk pulau-pulau yang disengketakan Jepang, sehingga makin memperumit hubungan kedua negara ketika saat bersamaan terjadi perang di Ukraina.

Pada pertemuan balai kota di wilayah Khabarovsk yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Putin menyatakan akan mengunjungi Kepulauan Kuril. Namun, dia tidak mengungkapkan kapan lawatan itu dilakukan.

Rusia menyatakan berdaulat di kepulaan yang mencakup empat pulau yang diklaim Jepang. Jepang menamai keempat pulau itu dengan Teritori Utara, sedangkan Eusia menamainya dengan Kuril Selatan.

Jepang menegaskan Uni Soviet secara ilegal menyita keempat pulau bernama Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Habomai  itu tak lama setelah mereka menyerah dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Rusia sendiri berkilah bahwa pulau-pulau itu secara sah berada dalam kedaulatannya.

Putin menyatakan adalah “arah yang benar” bisa mengembangkan pariwisata di Kepulauan Kuril. Dia menjawab pertanyaan warga Kunashiri yang bekerja dalam industri travel.

“Saya telah mendengar bahwa (Kepulauan Kuril) adalah situs yang menarik, tapi sayang, saya belum pernah ke sana. Saya pasti akan ke sana” tambah Putin.

Pemerintah Jepang memprotes kunjungan para pejabat senior Rusia ke pulau-pulau yang disengketakan itu, yang dilakukan berulang-ulang, termasuk kunjungan presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, pada November 2010, dan perdana menteri Rusia Mikhail Mishustin pada Juli 2011.

Dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco pada 1951, Jepang melepaskan semua klaim atas bagian utara Kepulauan Kuril. Sengketa wilayah itu menghambat kemajuan dalam perundingan perjanjian damai Jepang dan Rusia.

Perundingan bilateral mengenai sengketa wilayah dan perjanjian perdamaian ditangguhkan sejak Tokyo menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow akibat menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Pos terkait