Sukabumi | Matanusa.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Jawa Barat dan Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, hadir bersama Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, S.H., M.M., Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta mencegah praktik korupsi.
Komitmen bersama itu ditandatangani para bupati dan wali kota bersama ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Banten. Fokus kesepakatan meliputi perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan serta program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan komitmen tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten, keterbukaan informasi, serta integritas seluruh unsur pemerintahan.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui komitmen bersama dan pengawasan yang optimal, kami berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui komitmen tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan terus memperkuat fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.
